Kadangkala, meskipun telah berhati-hati untuk menjaga kerahasiaan layanan perbankan yang kita miliki, suatu saat, entah bagaimana kita masih saja kebobolan. Di mana fasilitas yang kita dapat seperti kartu debit ATM, kartu kredit, dan lain-lain di bobol oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, dan kitapun harus mengalami kerugian materi yang tidak sedikit. Dalam kondisi keuangan yang seperti ini, diperlukan peran dari Bank Indonesia sebagai pihak yang memang mempunyai otoritas untuk membantu memediasi kasus tersebut. Fasilitas Badan Mediasi Perbankan yang disediakan oleh Bank Indonesia tertuang dalam Peratuan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tertanggal 1 Juni 2006.

Berbicara mengenai perannya, ada beberapa kasus di mana kartu kredit kita digunakan oleh para pembobol dan mengakibatkan ada sejumlah transaksi yang tidak kita lakukan harus dibebankan kepada. Untuk kasus ini tentu saja kita sangat dirugikan, namun adakalanya pihak bank tidak mau mengerti dengan keadaan tersebut atau sedikit terlambat merespon pengaduan kita. Bila sudah begini, maka sudah saatnya kita melibatkan pihak ketiga yang kompeten dalam urusan tersebut.

Selain kasus di atas, masih banyak kasus transaksi keuangan yang pada akhirnya sering menimbulkan sengketa antara nasabah dengan pihak bank, seperti kasus menunggak pembayaran cicilan kredit, kartu kredit, dan sebagainya. Atau nasabah merasa pihak bank sewenang-wenang dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di antara keduanya.

1. Sebagai Badan Mediasi Perbankan

Bank Indonesia

Secara lengkap apa itu Badan Mediasi Perbankan, fungsi dan keunggulannya serta tata cara mengajukan permohonan kepada Badan Mediasi Perbankan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Mediasi perbankan merupakan proses penyelesaian sengketa antara nasabah dengan pihak bank yang difasilitasi Bank Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela.

2. Mediasi melalui jalur ini mempunyai keunggulan dalam menyelesaikan sengketa dengan murah, cepat, dan sederhana, karena tidak dipungut biaya, jangka waktu proses mediasi paling lama 60 hari kerja, dan proses mediasi dilakukan secara informal atau fleksibel.

3. Adapun sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan adalah sengketa antara nasabah dengan pihak bank menyangkut aspek transaksi keuangan dengan ketentuan nilai sengketa setinggi-tingginya 500 juta.

4. Sebelum melakukan proses mediasi, nasabah dan bank harus menandatangani perjanjian mediasi yang memuat kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan persetujuan untuk patuh serta tunduk pada aturan mediasi.

5. Dalam pertemuan mediasi tersebut, Bank Indonesia hanya bertindak sebagai mediator yang akan bersikap netral, memotivasi para pihak untuk menyelesaikan sengketa, dan tidak memberikan rekomendasi atau keputusan karena hasil penyelesaian antara pihak yang bersengketa merupakan murni kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.

6. Setelah tercapai kesepakatan, maka nasabah dan pihak bank akan menandatangani akta kesepakatan.  Namun apabila tidak di capai kesepakatan maka nasabah dapat mengupayakan penyelesaian lanjutan melalui jalur arbitrase atau pengadilan.

Adapun untuk pengajuan permohonan dapat dilakukan secara langsung melalui alamat :

Bank Indonesia, Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan

Menara Radius Prawiro, Lantai 19

Jalan. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Telepon (021) 3818923 atau (021) 3818935

Email : mediasi@bi.go.id

Dalam proses pengajuan tersebut, pastikan telah melampirkan persyaratan permohonan mediasi secara tertulis sebagaimana format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta dokumen pendukung, yaitu :

  • Formulir pengajuan penyelesaian sengketa.
  • Fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan yang diberikan bank kepada nasabah, fotokopi identitas nasabah yang masih berlaku.
  • Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang cukup bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau telah mendapat keputusan dari lembaga arbitrase, peradilan, atau lembaga mediasi lainnya, serta belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi Bank Indonesia.
  • Fotokopi dokumen pendukung yang terkait dengan sengketa yang diajukan.
  • Fotokopi surat kuasa khusus tanpa hak subsitusi, dalam hal pengajuan penyelesaian sengketa diwakilkan/dikuasakan.  Namun demi kelancaran proses mediasi diharapkan para pihak yang bersengketa hadir dalam pertemuan tersebut agar keinginan masing-masing pihak dapat dikemukakan secara langsung.

2. Sebagai Konsultan Perbankan

Konsultasi Mencari Solusi

 

Selain berperan sebagai mediator, Bank Indonesia juga berperan sebagai konsultan bagi para nasabah, bank, dan pihak lain. Dalam hal ini, kita akan berbicara dalam lingkup permasalahan penyesuaian kartu kredit yang sering terjadi di Indonesia. Pada dasarnya penyesuaian Kartu Kredit pertama kali dilakukan dengan menyerahkan penentuannya kepada Pemegang Kartu Kredit itu sendiri.

Baca Juga : Kartu Kredit Yang Dapat Bayar Biaya Rumah Sakit

Jika Pemegang Kartu Kredit tidak menentukan, maka penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil negosiasi antar Bank Penerbit Kartu Kredit, yang dalam hal ini dilakukan di bawah koordinasi asosiasi Penerbit Kartu Kredit. Dalam hal negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit tidak memperoleh kesepakatan, maka Penerbit Kartu Kredit melalui asosiasi Penerbit Kartu Kredit dapat mengajukan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia.

Bank Indonesia hanya akan menerima permohonan konsultasi apabila permohonan tersebut memenuhi persyaratan.

Syarat Melakukan Konsultasi

Pengajuan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit atau melalui koordinasi asosiasi Penerbit Kartu Kredit. Dalam hal permohonan konsultasi, dilakukan oleh Pemegang atau Penerbit Kartu Kredit, sementara permohonan konsultasi diajukan di bawah koordinasi salah satu Penerbit Kartu Kredit. Permohonan konsultasi harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit.

Apabila negosiasi dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali, maka batas waktu pengajuan permohonan konsultasi dihitung dari tanggal pelaksanaan negosiasi yang terakhir.

Pengajuan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemegang Kartu Kredit telah diberikan kesempatan untuk menentukan Kartu Kredit yang akan ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya;

2. Telah dilakukan negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit terkait namun belum memperoleh kesepakatan;

3. Kartu Kredit yang akan dikonsultasikan tidak sedang dalam proses mediasi atau proses pengadilan; dan

4. Pemegang Kartu Kredit tidak dinyatakan pailit/bangkrut, atau tidak sedang dalam proses kepailitan. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf d) dibuktikan dengan surat pernyataan dari Penerbit Kartu Kredit atau dokumen pendukung lainnya.

Dokumen Permohonan Konsultasi

1. surat pernyataan dari Penerbit Kartu Kredit atau dokumen pendukung lainnya yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan

2. rincian data/informasi Pemegang Kartu Kredit, antara lain:

  • fotokopi identitas Pemegang Kartu Kredit;
  • fotokopi dokumen yang membuktikan pendapatan setiap bulan Pemegang Kartu Kredit;
  • data Kartu Kredit yang dimiliki Pemegang Kartu Kredit, berupa: (a) jumlah Kartu Kredit; (b) jumlah dan nama Penerbit Kartu Kredit; (c) plafon Kartu Kredit dari setiap Kartu Kredit; (d) tanggal penerbitan Kartu Kredit dari setiap Kartu Kredit; (e) total tagihan Kartu Kredit dari masing masing Kartu Kredit; dan (f) kualitas kredit dari setiap Kartu Kredit.

3. ringkasan pelaksanaan proses negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit yang berupa:

  • fotokopi berita acara negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan;
  • permasalahan utama penyebab negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan; dan
  • alternatif penyelesaian yang diusulkan oleh para pihak, jika ada.

Dari lanjutan poin-poin SE BI 14/27/DASP, apabila pemegang kartu ternyata menghadapi kesulitan untuk penyesuaian kartu kredit, dapat dilakukan negosiasi dalam bentuk konsultasi. Tentunya lebih baik bagi pemegang kartu kredit untuk menghubungi pihak penerbit kartu kredit dalam membicarakan penutupan dan pelunasan sebelumnya.

Setelah memenuhi persyaratan, selanjutnya anda perlu memahami prosedur dan tahap-tahap yang harus anda lalui dalam melakukan konsultasi ini. Apa saja tahap-tahapnya?

a. Tahap Konsultasi Awal

1. Bank Indonesia memeriksa pemenuhan tata cara permohonan dan kelengkapan persyaratan konsultasi sebagaimana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Dalam hal tata cara permohonan dan/atau kelengkapan dokumen belum terpenuhi atau belum sesuai ketentuan, Bank Indonesia meminta pemohon konsultasi untuk melengkapi kekurangan dokumen dimaksud;
  2. Permintaan untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan oleh Bank Indonesia secara tertulis melalui surat, faksimili, atau email;
  3. pemohon konsultasi wajib memenuhi kelengkapan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan tertulis Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2);
  4. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (3) pemohon konsultasi tidak melengkapi kekurangan dokumen, maka permohonan konsultasi dianggap batal dan Bank Indonesia tidak memproses lebih lanjut permohonan tersebut;

2. Apabila tata cara permohonan dan kelengkapan persyaratan konsultasi telah lengkap, Bank Indonesia menetapkan jadwal konsultasi awal. Konsultasi awal tersebut dimaksudkan untuk:

  1. memperoleh penjelasan mengenai dokumen yang disampaikan Penerbit Kartu Kredit, antara lain: (a) posisi Kartu Kredit yang dimiliki oleh Pemegang Kartu Kredit, yang meliputi jumlah plafon, jumlah Penerbit Kartu Kredit, kualitas kredit, penghasilan Pemegang Kartu Kredit, dan informasi terkait lainnya; dan (b) permasalahan dan/atau kendala yang menyebabkan proses negosiasi antara Penerbit Kartu Kredit dengan Pemegang Kartu Kredit tidak menghasilkan kesepakatan.
  2. apabila dalam konsultasi awal tersebut terdapat kesepakatan atas penyesuaian Kartu Kredit dan metode penyelesaian tagihan Kartu Kredit yang ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya, maka proses konsultasi dianggap selesai.
  3. forum konsultasi awal harus dihadiri oleh pejabat seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait. Dalam hal terdapat pejabat Penerbit Kartu Kredit yang tidak hadir dalam konsultasi awal maka Penerbit Kartu Kredit tetap terikat pada hasil konsultasi awal. Dalam hal seluruh Penerbit Kartu Kredit tidak menghadiri konsultasi awal maka permohonan konsultasi dianggap batal dan tidak diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia.
  4. hasil konsultasi awal dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan Bank Indonesia.

b. Tahap Konsultasi Lanjutan

  1. Apabila dalam konsultasi awal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) belum diperoleh kesepakatan, Bank Indonesia menentukan jadwal pelaksanaan konsultasi lanjutan. Tahap konsultasi lanjutan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara konsultasi awal.
  2.  Forum konsultasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus dihadiri oleh pejabat seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait. Dalam hal terdapat pejabat Penerbit Kartu Kredit yang tidak hadir dalam konsultasi lanjutan maka Penerbit Kartu Kredit tetap terikat pada hasil konsultasi lanjutan.Apabila seluruh Penerbit Kartu Kredit tidak menghadiri tahap konsultasi lanjutan maka permohonan konsultasi dianggap batal dan tidak diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia.
  3. Pemegang Kartu Kredit yang tidak hadir dalam pelaksanaan konsultasi tetap terikat pada hasil konsultasi.
  4. Hasil konsultasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan Bank Indonesia.

c. Tahap Pelaksanaan Hasil Konsultasi

  1. Pemegang Kartu Kredit dan Penerbit Kartu Kredit terikat pada hasil kesepakatan, baik pada tahap konsultasi awal maupun konsultasi lanjutan.
  2. Kesepakatan hasil konsultasi wajib dilaksanakan oleh Penerbit Kartu Kredit paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara konsultasi atau sesuai waktu yang telah disepakati dalam konsultasi.
  3. Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan kesepakatan hasil konsultasi yang paling kurang memuat: (a) pelaksanaan penyesuaian Kartu Kredit; (b) perkembangan penyelesaian kewajiban oleh Pemegang Kartu Kredit; dan (c) kendala/permasalahan apabila ada, dan upaya yang telah dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit.
  4. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c) wajib dilakukan Penerbit Kartu Kredit tiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan diselesaikannya pelaksanaan hasil konsultasi tersebut.

Baca juga: 7 Alasan Kartu Kredit Anda Ditolak dan Cara Mengatasinya

Pahami Persyaratan dan Prosedurnya

Demikianlah beberapa persyaratan serta prosedur yang harus anda ikuti untuk melakukan konsultasi ke Bank Indonesia. Dibuatnya dua hal ini ditujukan untuk membantu nasabah dan lembaga keuangan dalam menemukan solusi terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Karena itu, diharapkan Anda dapat mempelajari persyaratan dan prosedur mediasi serta mediasi yang berlaku agar prosesnya dapat dijalankan dengan segera.

Baca juga: Kredit Anda Ditolak ? Cek BI Checking Anda!

Advertisements