Mempunyai sebuah rumah tinggal merupakan impian dari setiap orang. Kini cara untuk mempunyai rumah pun sudah dimudahan dengan adanya sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu cara membeli rumah dengan cara dicicil. Umumnya, membeli rumah dengan sistem KPR terkadang juga dirasa berat karena uang muka yang dibutuhkan pun cukup besar yaitu sebesar 15% dari harga rumah.

Untungnya, mulai tahun ini ada Fasilitas KPR DP 1% dari BPJS Ketenagakerjaan untuk Anda agar dapat mempunyai rumah sendiri tanpa perlu khawatir dengan uang DP yang mahal. Melalui fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT), Anda dapat melakukan kredit rumah dengan bunga yang rendah. Artinya, setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat dapat mengajukan kredit rumah dengan uang muka 1% dari harga jual. Sebagai gambaran, untuk mempunyai rumah seharga Rp300 juta, Anda hanya perlu menyiapkan uang sebesar Rp3 juta sebagai uang muka.

Selain KPR, MLT dari BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan fasilitas lain di bidang properti, yakni Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) dan Kredit Konstruksi bagi developer. Fasilitas KPR DP 1% ini diperuntukkan bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik mereka yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ataupun kategori non-MBR. Program ini diharapkan mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo pada tahun 2016.

Bagi Anda yang tertarik untuk memanfaatkan fasilitas ini, simak dulu ulasan lengkapnya sebagai berikut!

Lihat Syarat dan Ketentuan

syarat kpr

Jadilah nasabah yang cerdas sebelum mengajukan KPR. Perhatikan terlebih dahulu syarat dan ketentuan dari BPJS ketenagakerjaan sebelum mengajukan KPR DP 1%. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari pengajuan Anda ditolak atau tidak diproses nantinya. Pahami syarat umumnya yaitu Anda harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun dan belum pernah mempunyai rumah.

Lalu, ketentuan lainnya, dari sisi perusahaan tempat Anda bekerja harus tertib administrasi dengan pembayaran pajak yang lancar dan tidak berstatus Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) upah maupun tenaga kerja. Artinya, Anda harus menanyakan status ini kepada HRD tempat Anda bekerja dan memastikan memenuhi ketentuan yang ada. Pahami juga bila fasilitas KPR DP 1% ini dapat digunakan untuk biaya renovasi rumah dengan syarat rumah tersebut harus atas nama pekerja itu sendiri.

Pengajuan KPR DP 1% hanya berlaku untuk pengajuan KPR di bank yang tercatat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bank tersebut nantinya akan melakukan verifikasi kredit terhadap Anda, kelulusan dari tahap ini juga merupakan persyaratan untuk pengajuan kredit KPR. Saat ini bank yang resmi bekerjasama adalah Bank BTN.

Baca Juga: Syarat Klain JHT BPJS Ketenagakerjaan 30menit langsung cair

Siapkan Dokumen yang Diperlukan

Sebelum Anda mengajukan KPR DP 1% di bank, Anda sebaiknya mulai menyiapkan dokumen-dokumen penting yang nantinya akan diminta untuk pengajuan fasilitas KPR DP 1% ini. Berikut daftar dokumen yang diperlukan:

  1. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan
  2. Fotokopi KTP pemohon (suami-istri)
  3. Fotokopi NPWP suami-istri (minimal salah satu) dan SPT Tahunan (jika ada)
  4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  5. Fotokopi Akte Nikah (bila sudah menikah)
  6. Fotokopi Akte Lahir pemohon
  7. Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir
  8. Fotokopi slip gaji 3 bulan terakhir atau Surat Keterangan (SK) penghasilan

Ajukan KPR, PUMP atau RPR ke Bank yang Bekerjasama dengan BPJS

Segala bentuk pengajuan permohonan baik KPR, PUMP atau RPR hanya dapat diproses oleh bank yang sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dalam informasi Press Release menjelaskan saat ini BPJS Ketenagakerjaan baru bekerjasama dengan Bank BTN, tapi untuk kedepannya, akan diusahakan bekerjasama dengan semua pihak bank pemerintah dan pihak bank pemerintah daerah.

Alur Prosedur Pengajuan

prosedur kpr

Setelah Anda mempunyai semua dokumen yang dibutuhkan. Hal selanjutnya adalah melakukan pengajuan ke bank. Berikut alur prosedur pengajuan KPR DP 1% :

Peserta Mengumpulkan Berkas → Datang ke Bank yang Resmi Bekerjasama → Verifikasi dan BI Checking oleh Pihak Bank → Verifikasi dari Bank ke BPJS → Feedback BPJS ke Bank → Pengumuman Hasil Keputusan Bank ke Peserta (Ditolak/Diterima)

Catatan:

  • Proses pengajuan KPR DP 1% ini memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan.
  • Bank yang resmi bekerjasama saat ini adalah Bank BTN

Tahapan Penting Yang Wajib Diketahui 

  1. BI Checking

Pada tahap ini bank akan melakukan cek menyeluruh pada data-data untuk menentukan permohonan Anda dapat diteruskan atau tidaknya. Bank akan melakukan BI Checking untuk melihat riwayat peminjaman atau kredit guna melihat kolektibilitas kredit Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda mempunyai riwayat pinjaman dan keuangan yang cukup sehat, tidak masuk dalam black list BI atau terlilit utang macet dengan pemakaian kartu kredit.

  1. Verifikasi ke BPJS Ketenagakerjaan

Anda tak perlu repot-repot mengajukan KPR ke BPJS Ketenagakerjaan. Setelah lolos verifikasi dan BI Checking, dokumen permohonan Anda akan otomatis diajukan oleh pihak bank ke BPJS Ketenagakerjaan. Dalam tahap ini pihak bank hanya memverifikasi tentang keikutsertaan Anda dalam BPJS Ketenagakerjaan guna memastikan kembali bahwa pemohon benar-benar terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

  1. Feedback dari BPJS ke Bank

Setelah terverifikasi keanggotaan Anda di BPJS Ketenagakerjaan, pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mengirimkan formulir persetujuan kepada bank untuk kemudian diproses atau ditolak sesuai dengan hasil verifikasi oleh pihak BPJS Sebelumnya.

  1. Keputusan Final dari Pihak Bank

Proses akhir dari semua ini adalah keputusan bank untuk menyatakan bahwa permohonan peserta akan ditolak atau diterima. Pihak bank nantinya akan menghubungi peserta perihal keputusan final ini. Semua proses dari awal hingga keputusan final memakan waktu maksimal 3 bulan. Oleh sebab itu, Anda harus sabar dalam menanti jawaban dari pihak bank.

Baca Juga: Pengajuan KTA DiTolak, ini Penjelasannya

Ketentuan Penting Lainnya

Bagi MBR, pemerintah mengatur pengajuan KPR dan PUMP dengan pembiayaan maksimal 99% dari harga rumah dengan harga rumah yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Sedangkan bagi non-MBR, maksimal pembiayaan KPR adalah 95% dengan harga rumah tak lebih dari Rp500 juta dan tidak diperkenankan untuk mengajukan PUMP, hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/10/PBI/2015.

Untuk biaya PRP yang akan digunakan untuk merenovasi rumah, pemerintah menetapkan bahwa besarnya biaya maksimal yang dapat dipinjamkan sebesar Rp50 juta. Terakhir, fasilitas kredit konstruksi hanya diperuntukkan bagi developer perumahan yang nantinya akan membangun rumah baik ruah tapak maupun rumah susun bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bunga dan Biaya

bunga kpr

Semua jenis pinjaman fasilitas KPR dari BPJS Ketenagakerjaan menggunakan bunga KPR yang berlaku flat sepanjang jangka panjang waktu pinjaman. Untuk patokan besaran bunga dalam pembiayaan KPR, PUMP, PRP dan kredit konstruksi akan merujuk pada Rate Bank Indonesia Reverse Repo (BI RR). Dengan rincian sebagai berikut:

  1. KPR

Bagi MBR, peminjaman KPR akan dikenakan bunga sebesar 5%. Sedangkan, bagi non-MBR, peminjaman KPR akan dikenakan bunga sebesar BI RR + 3% selama jangka waktu 20 tahun.

  1. PUMP

Bagi MBR, peminjaman PUMP akan dikenakan bunga sebesar BI RR + 3% dengan jangka waktu tidak lebih dari 15 tahun. Sementara untuk non-MBR tidak mendapatkan PUMP berdasarkan PBI.

  1. PRP

Untuk jenis pinjaman Renovasi Perumahan akan dikenakan bunga sebesar BI RR + 3% dengan jangka waktu 10 tahun. Pinjaman ini dapat dinikmati oleh MBR dan non-MBR.

  1. Kredit Konstruksi

Untuk jenis pinjaman Kredit Konstruksi, developer akan dikenakan bunga sebesar BI RR + 4% dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari RAB selama 5 tahun.

Advertisements